Blora, Sabdodadinews – Pendataan kembali dan memaksimalkan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi satu dari beberapa upaya Pemkab Blora menanggulangi kemiskinan. Terutama, masyarakat di daerah hutan menjadi prioritasnya.
Demikian disampaikan Bupati Blora Arief Rohman kepada Komisi D DPRD Provinsi Jateng, Selasa (4/3/2025), di Ruang Rapat Setda Kabupaten Blora.
Ia mengatakan penanggulangan kemiskinan itu dapat dilakukan dengan adanya sinergi yang baik antara penyelenggara pemerintahan kabupaten, provinsi, dan pusat.
“Kami berharap ada dukungan dan masukan dari Komisi D agar semangat yang kita bangun dapat terwujud. Karena, tanpa bersinergi, persoalan kemiskinan sulit ditanggulangi,” harap bupati.
Datanya menyebutkan, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora sebesar 11,42% pada 2023 dari jumlah penduduk 901.621 jiwa (BPS, 2023).
Dikatakan, persentase itu turun dari angka sebelumnya yang mencapai 12,39%.
“Masyarakat di kawasan hutan memang masuk kategori atau secara indikator miskin karena secara fisik rumah yang mereka tempati lantainya masih tanah. Sebenarnya, mereka sendiri nggak mau untuk meninggalkan indikator miskin karena sudah terbiasa. Ada yang mau tapi data di pusat belum berubah,” ungkapnya.
Mendengarnya, Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jateng Nur Saadah mengakui sinergi dalam penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan.
Hal itu mengingat ada beberapa program dari pemerintah pusat dan provinsi yang menyasar persoalan kemiskinan di daerah seperti RTLH dan listrik murah.
“Kami juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal perbaikan infrastruktur, utamanya jalan Grobogan-Cepu,” kata Ida, sapaan akrabnya.
Data Disperakim Provinsi Jateng mencatat, pada 2025 ini jumlah total perbaikan RTLH mencapai 17.000 unit.
Dari angka itu, sebanyak 614 unit rumah ada di Kabupaten Blora. Angka itu mengalami kenaikan dibanding pada 2022 yakni380 unit. (*)
About the Author
