Blora, Sabdodadinews.id – Struktur pendapatan APBD Kabupaten Blora 2027 masih menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blora. Dari total pendapatan daerah yang direncanakan mencapai Rp2,294 triliun, sebagian besar masih bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun sumber transfer lainnya.
Juru Bicara Banggar DPRD Blora, Adiria, mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan APBD 2027 diproyeksikan sebesar Rp617,338 miliar. Nilai tersebut hanya menyumbang sekitar 26,90 persen dari total pendapatan daerah.
Sebaliknya, pendapatan transfer mencapai sekitar Rp1,677 triliun atau 73,10 persen dari keseluruhan pendapatan.
“Banggar memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut karena struktur pendapatan masih didominasi oleh dana transfer,” kata Adiria dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Blora, Kamis.
Banggar menilai kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya ruang bagi Pemkab Blora untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Optimalisasi potensi pajak daerah dan retribusi dinilai perlu menjadi salah satu langkah utama untuk memperbesar kontribusi pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri.
Sorotan Banggar tidak hanya tertuju pada sisi pendapatan. Komposisi belanja daerah dalam APBD 2027 juga menjadi perhatian karena total belanja direncanakan mencapai Rp2,238 triliun.
Dari jumlah tersebut, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan alokasi sekitar Rp1,775 triliun atau 79,29 persen. Sementara itu, porsi belanja modal hanya sekitar 4,37 persen.
Banggar mengingatkan agar dominasi belanja operasi tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran untuk pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Belanja modal harus diarahkan pada kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Banggar meminta setiap program dan kegiatan yang nantinya masuk dalam APBD 2027 memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Penilaian terhadap pelaksanaan program tidak boleh hanya mengacu pada banyaknya kegiatan atau besarnya realisasi anggaran.
Aspek hasil atau outcome harus menjadi bagian penting dalam evaluasi agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Selain mengoptimalkan PAD, Banggar juga mendorong BUMD agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah. Pemkab Blora dinilai perlu memperluas alternatif sumber pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan kerja sama pemerintah dan badan usaha, CSR atau TJSL perusahaan, bantuan keuangan pemerintah provinsi, hingga program pemerintah pusat.
“Kita perlu mendorong sektor-sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memastikan program pengentasan kemiskinan berbasis data,” katanya.
Untuk pembiayaan APBD 2027, pemerintah daerah merencanakan pengeluaran sebesar Rp97 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari penyertaan modal daerah sebesar Rp5 miliar serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp92 miliar.
Banggar selanjutnya meminta seluruh usulan program yang akan dimasukkan ke dalam APBD 2027 disaring secara lebih ketat. Setiap kegiatan harus dinilai berdasarkan urgensi, keluaran yang dihasilkan, serta manfaat akhirnya bagi masyarakat.
Program yang selama ini memiliki tingkat penyerapan rendah maupun kegiatan yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan juga diminta untuk dievaluasi dan dipertimbangkan kembali.
“Setiap usulan kegiatan harus memiliki urgensi, output, dan outcome yang jelas,” tegas Adiria.
(Red/SDNews)
About the Author
