BLORA, SABDODADINEWS – Polemik mengenai evaluasi tunjangan bagi anggota DPRD Blora kembali menjadi perhatian publik. Menanggapi hal ini, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, M.Si., menegaskan bahwa kewenangan penuh terkait evaluasi tersebut berada di tangan pemerintah pusat.
“Untuk evaluasi tunjangan DPRD saat ini masih dalam proses kajian di pusat. Jadi daerah tidak bisa mengambil langkah sendiri, kami hanya menunggu arahan lebih lanjut,” ujar Bupati Arief, Senin (15/9/2025).
Bupati menambahkan, pemerintah kabupaten berkomitmen untuk senantiasa menjaga harmonisasi antara regulasi daerah dan kebijakan nasional. “Kami berharap semua pihak bisa memahami mekanisme ini. Pemkab akan selalu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan demi tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir sejumlah pejabat terkait dari lingkup Pemerintah Kabupaten Blora. Pertemuan juga dimanfaatkan untuk membahas agenda lain yang menyangkut tata kelola pemerintahan serta program strategis daerah.
Isu mengenai tunjangan DPRD memang menjadi salah satu topik yang mendapat sorotan, mengingat anggaran daerah harus dikelola secara bijak dan transparan. Dengan adanya kajian dari pemerintah pusat, diharapkan keputusan yang diambil nantinya dapat memberi kepastian sekaligus menjaga keseimbangan fiskal daerah.
(frs)
About the Author
