Kepala BPBD Kabupaten Blora, Widodo (Foto: Sabdodadinews.id)
BLORA, Sabdodadinews.id – Ancaman krisis air bersih menghantui Kabupaten Blora di tengah musim kemarau 2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Blora mencatat sebanyak 149 desa dan kelurahan yang tersebar di 15 dari 16 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan.
Dari jumlah tersebut, hingga kini distribusi air bersih baru menjangkau 113 desa dan kelurahan. Sementara musim kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026.
Baca Juga:
https://sabdodadinews.id/kemarau-panjang-jurnalis-blora-salurkan-air-bersih-dan-sembako/
Kepala BPBD Kabupaten Blora, Widodo, mengatakan pemetaan wilayah rawan kekeringan telah dilakukan sejak Juli berdasarkan laporan dari pemerintah kecamatan dan kondisi di lapangan.
“Dari hasil lapangan dan laporan dari kecamatan, ada 149 desa kelurahan yang memang berpotensi mengalami kekeringan,” kata Widodo, Kamis (28/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlangsung cukup lama. BPBD menerima informasi bahwa musim kemarau tahun ini diprediksi bertahan hingga November.
“Ini kemarau masih panjang. Diperkirakan nanti sampai bulan November,” ujarnya.
Dropping Air Terkendala Biaya BBM
Meluasnya wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan tidak diimbangi dengan kemampuan distribusi air yang tanpa kendala. BPBD Blora justru harus menghitung ulang kemampuan dropping air karena tingginya kebutuhan BBM kendaraan operasional.
Widodo menjelaskan, sebelumnya BPBD memperkirakan mampu melakukan dropping sekitar 1.300 tangki air. Namun, setelah memperhitungkan konsumsi BBM saat ini, kemampuan tersebut diperkirakan hanya sekitar 1.000 tangki hingga Oktober.
Baca Juga:
https://sabdodadinews.id/ketua-dpc-lindu-aji-blora-ajak-masyarakat-jaga-kondusivitas-wilayah/
“Kalau awalnya kami menganggarkan bisa mendroping sekitar 1.300 tangki, setelah dihitung berdasarkan konsumsi BBM yang sekarang, perkiraan saya sampai Oktober sekitar 1.000 tangki,” jelasnya.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 313 tangki bersumber dari APBD Kabupaten Blora. Sementara 156 tangki lainnya berasal dari bantuan berbagai pihak.
Widodo belum dapat menyebutkan secara pasti total anggaran yang disiapkan untuk penanganan kekeringan. Menurutnya, anggaran tersebut tersebar untuk berbagai kebutuhan, mulai dari air, BBM hingga perjalanan dinas.
Keterbatasan tersebut menjadi persoalan tersendiri karena jumlah wilayah yang masuk peta potensi kekeringan mencapai 149 desa dan kelurahan. Terlebih, musim kemarau diprediksi masih berlangsung hingga November.
Jati dan Banjarejo Paling Parah
Dari sejumlah wilayah yang terdampak, Kecamatan Jati menjadi salah satu kawasan dengan kondisi kekeringan paling parah. Desa Pengkol dan Jagung disebut menjadi wilayah yang mengalami kondisi serius.
Sementara itu, Kecamatan Banjarejo juga menghadapi persoalan serupa. Bahkan, hampir seluruh desa di wilayah tersebut dilaporkan mengalami kekeringan parah.
“Kekeringan yang paling parah itu Kecamatan Jati, desanya Pengkol dan Jagung. Berikutnya Kecamatan Banjarejo, hampir semua desa mengalami kekeringan yang parah,” ungkap Widodo.
Kondisi tersebut menunjukkan persoalan kekeringan di Blora tidak cukup hanya ditangani melalui dropping air. Ketergantungan terhadap distribusi air tangki setiap musim kemarau juga membutuhkan solusi jangka panjang.
BPBD mendorong pembangunan sumur bor dan pencarian sumber air baru menjadi prioritas. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap dropping air.
“Harapan saya ke depan sumur bor menjadi prioritas. Kita nanti menganggarkan untuk mencari sumber-sumber itu, sehingga saat melakukan proposal, sumber-sumber itu sudah ada,” katanya.
Menurut Widodo, pemetaan sumber air juga penting untuk mempermudah pemerintah ketika mengajukan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kemarau 2026 Dinilai Lebih Parah
Dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi kekeringan 2026 dinilai jauh lebih berat. Pada 2025, BPBD Blora bahkan tidak melakukan dropping air karena kondisi kemarau cenderung basah.
“Kalau dibandingkan 2025 dengan 2026, 2026 lebih parah. 2025 tidak ada dropping air karena sepanjang tahun itu kecenderungannya kemarau basah,” pungkasnya.
Dengan 149 desa dan kelurahan berpotensi terdampak serta prediksi kemarau hingga November, kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air bersih menjadi tantangan serius.
Di sisi lain, keterbatasan dropping akibat biaya operasional menunjukkan pentingnya langkah antisipatif dan pembangunan sumber air permanen. Sebab, tanpa solusi jangka panjang, persoalan kekeringan berpotensi kembali menjadi masalah setiap musim kemarau.
(F)
About the Author
