BLORA, SABDODADINEWS.ID – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Blora menggelar aksi unjuk rasa di sepanjang kawasan Tugu Pancasila menuju Kantor DPRD Blora.
Aksi yang dihadiri sejumlah 16 mahasiswa tersebut merupakan bagian dari gerakan aksi nasional yang mengusung sejumlah isu strategis.
Isu tersebut antara lain mulai dari evaluasi program pemerintah, penolakan pemborosan anggaran, hingga penolakan revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri).
Dalam aksi tersebut, massa HMI menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar dijalankan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta tidak menjadi instrumen pemborosan anggaran negara.
Kedua, menolak praktik pemborosan anggaran negara yang tidak disertai tata kelola yang jelas dan meminta pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan, khususnya peningkatan kesejahteraan guru honorer di seluruh Indonesia.
Ketiga, menuntut Pemerintah Republik Indonesia mencabut kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax, yang dinilai semakin membebani masyarakat di tengah melemahnya daya beli.
Keempat, menolak revisi UU Polri yang dianggap berpotensi memperluas kewenangan kepolisian secara berlebihan dan mengancam prinsip demokrasi, negara hukum, serta supremasi sipil.
Kelima, menolak segala bentuk Dwi Fungsi TNI-Polri yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi mengganggu kehidupan demokrasi di Indonesia.
Ketua HMI Cabang Blora, Joko Agung Purnomo, mengatakan bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini semakin memberikan tekanan kepada masyarakat.
Menurutnya, kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku pada 10 Juni 2026 menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan dampaknya oleh rakyat.
“Indonesia menghadapi tekanan ekonomi yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kenaikan BBM non-subsidi pada 10 Juni 2026, termasuk Pertamax yang naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sangat berpotensi memberatkan biaya hidup dan menekan daya beli rakyat,” ujarnya saat menyampaikan orasi di Depan DPRD Blora, Jumat (19/6/2026).
Ia menilai, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga merembet ke berbagai sektor lain yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“HMI Cabang Blora menilai kenaikan BBM ini tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatkan biaya produksi pertanian, membebani UMKM, serta memperberat kondisi ekonomi masyarakat kecil,” tegasnya.
Joko juga menyoroti kondisi Kabupaten Blora yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil migas di Indonesia.
Menurutnya, kontribusi besar Blora terhadap ketahanan energi nasional seharusnya diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Di satu sisi, Blora berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Namun di sisi lain, masyarakatnya masih menghadapi tekanan ekonomi dan belum merasakan manfaat sektor migas secara optimal,” katanya.
Setelah menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Blora, perwakilan massa aksi diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Blora, Agung Listiyono.
Dalam kesempatan tersebut, Agung menyampaikan apresiasi atas kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan bangsa dan daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih atas nama pimpinan dan anggota DPRD. Kebetulan beliau tidak berada di kantor sehingga diwakilkan kepada saya untuk menerima Anda semua. Apa yang menjadi tuntutan akan kami sampaikan kepada pimpinan,” ujar Agung.
Ia juga memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang dinilainya memiliki keberanian dan kepedulian tinggi terhadap pembangunan daerah.
“Kami sangat bangga dengan panjenengan sekalian yang memiliki keberanian dan dedikasi tinggi untuk kemajuan serta kebaikan Kabupaten Blora,” katanya.
Agung memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan HMI Cabang Blora akan diteruskan kepada pimpinan dan anggota DPRD Blora untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang ada.
“Nanti tuntutannya akan kami bawa dan sampaikan kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Blora,” pungkasnya.
Aksi berlangsung dengan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Setelah penyampaian aspirasi dan penyerahan dokumen tuntutan kepada pihak DPRD, massa aksi membubarkan diri secara kondusif.
(Rgw/)
About the Author
