SABDODADINEWS, BLORA –Penutupan Pabrik Gula (PG) PT Gendhis Multi Manis (GMM) di Kecamatan Todanan membuat ratusan hektare lahan tebu di Kabupaten Blora terancam tidak bisa digiling. Kondisi ini memicu keresahan petani yang kini kesulitan mencari tempat menjual hasil panennya.
Ketua DPRD Blora, Mustopa, turun langsung menangani persoalan tersebut. Dalam audiensi bersama perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) di Pendopo Pertemuan DPRD Blora, Kamis (17/10/2025), ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dan legislatif sedang bergerak cepat mencari jalan keluar agar petani tidak merugi.
“Petani tebu saat ini benar-benar pusing. Pabrik GMM tutup, sementara ada isu PG Trangkil Pati juga akan berhenti operasi. Sekitar 500 hektare lahan tebu di Blora belum bisa ditebang, padahal musim hujan sudah mulai. Ini harus segera kita carikan jalan keluar,” tegas Mustopa.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Blora juga menghadirkan Direktur Perum Bulog untuk membuka peluang kerja sama penyerapan hasil tebu rakyat. Namun, menurut Mustopa, tindak lanjut masih menunggu keputusan internal dari pihak Bulog.
“Kita sudah diskusikan langsung dengan Direktur Bulog. Jawabannya, akan segera dibahas internal untuk mencari skema terbaik pada perbaikan sistem 2026 nanti,” jelasnya.
Selain itu, DPRD Blora juga tengah mengupayakan agar masa giling di PG Trangkil Pati dapat diperpanjang, sehingga sebagian tebu dari Blora masih bisa digiling di sana.
“Kalau masa giling bisa diperpanjang, petani Blora bisa sedikit lega. Setidaknya hasil panen 500 hektare yang belum tertebang bisa terselamatkan,” ujarnya.
Tak hanya soal pemasaran, para petani juga mengeluhkan kendala teknis di lapangan. Curah hujan yang mulai signifikan membuat akses menuju lahan sulit dilalui kendaraan pengangkut tebu.
“Petani meminta agar tiap lokasi disiapkan alat berat atau bego untuk membantu akses truk pengangkut tebu, supaya panen bisa tetap berjalan meski kondisi medan becek,” tambah Mustopa.
Lebih jauh, DPRD Blora berencana memfasilitasi pertemuan langsung antara petani dan Kementerian terkait agar aspirasi mereka bisa tersampaikan ke pemerintah pusat.
“Kita siap menjembatani aspirasi ini. Petani ingin bicara langsung dengan Menteri atau Wamen, dan DPRD akan bantu fasilitasi. Ini harus ada solusi nyata,” tandasnya.
Penutupan PG GMM Todanan menjadi pukulan berat bagi petani tebu Blora yang selama ini bergantung pada hasil giling lokal. DPRD berharap langkah cepat lintas sektor bisa segera dilakukan agar hasil panen tidak terbuang sia-sia.
(Whn-SDNews)
About the Author
