BLORA, SABDODADINEWS.ID – Besarnya anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah pusat kembali menjadi sorotan. Di Kabupaten Blora, kondisi sejumlah fasilitas sekolah dasar dinilai belum sepenuhnya mencerminkan besarnya dukungan dana tersebut.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdullah Aminudin, mengaku prihatin setelah mencermati berbagai laporan mengenai sarana pendidikan di lapangan. Ia menilai masih terdapat sekolah dengan kondisi fasilitas yang perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu menegaskan, keberhasilan program pendidikan tidak cukup diukur dari laporan dan angka statistik semata. Menurutnya, aspek kenyamanan dan kelayakan fasilitas belajar harus menjadi indikator utama.
“Program bisa berjalan, tetapi kita juga wajib melihat kondisi riil di sekolah. Jika masih ada bangku kurang layak atau ruang belajar yang tidak nyaman, ini tentu harus menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya, Senin (1/3/2026).
Ia mempertanyakan efektivitas anggaran pendidikan nasional yang telah mencapai 20 persen dari APBN apabila persoalan dasar di sekolah masih ditemukan. Aminudin menilai, kebutuhan mendasar siswa seharusnya menjadi prioritas utama dalam penggunaan anggaran.
“Dengan porsi 20 persen, semestinya persoalan fasilitas dasar bisa tertangani. Jangan sampai angka besar itu tidak berdampak langsung bagi anak-anak kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Meski pendidikan dasar menjadi tanggung jawab kabupaten/kota, menurutnya pemerintah pusat tetap harus hadir ketika kondisi fiskal daerah terbatas.
“Kalau daerah sedang kesulitan anggaran, pusat jangan lepas tangan. Ini tanggung jawab bersama karena menyangkut masa depan generasi,” imbuhnya.
Ia pun mendorong koordinasi yang lebih aktif antara pemerintah daerah dan pusat, terutama dalam pengajuan anggaran perbaikan dan pemeliharaan sarana sekolah. Tanpa sinergi yang kuat, persoalan klasik terkait fasilitas pendidikan dikhawatirkan akan terus berulang.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Fasilitas yang layak bukan sekadar pelengkap, tetapi hak siswa untuk belajar dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.(*)
About the Author
